Dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 Komisi X DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja ke tiga Provinsi yaitu Prov. Sulsel, Kalteng dan Prov. Jambi.

Ketua Komisi X DPR Teuku Rifky Harsya, memimpin langsung kunker ke Provinsi Sulawesi Selatan didampingi 17 anggota diterima Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Latif, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulsel di bandara Internasional Hasanuddin, Makassar, Rabu (04/5). Sekda mewakili Gubernur Sulsel, karena Gubernur Syahrul Yasin Limpo tengah bertugas ke Luwu Timur. 

Seusai pertemuan, rombongan Komisi X DPR langsung menuju Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Kabupaten Maros. Taman Nasional Bantimurung merupakan salah satu obyek wisata alam yang potensial karena memiliki kawasan Karst seluas 43.750 hektare, memiliki flora fauna endemik, memiliki koleksi 247 jenis kupu-kupu.

Selain itu, memiliki 709 jenis flora, 730 jenis fauna dan 52 jenis diantaranya dilindungi undang-undang, serta memiliki 154 jenis burung. Disamping itu di Taman Nasional Bantimurung ini juga memiliki 216 gua alam dan 41 gua pra sejarah.

Menurut Politisi Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya, dalam konteks kepariwisataan, Taman Nasional Bantimurung saat ini memiliki permasalahan yaitu menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara atau domestic. Khususnya wisatawan mancanegara yang mengalami penurunan sebesar 80 % . Hal ini dikarenakan sejak tahun 2014 tiket masuk bagi wisatawan mancenagara dinaikkan dari Rp.50.000 menjadi Rp.255.000. Pengelola mengharapkan agar tiket masuk bagi wisatawan mancanegara dapat diturunkan kembali setidak-tidaknya sebesar Rp.75.000.

“Inilah hasil temuan tim kunker Komisi X DPR. Kami berharap rekomendasi dari Komisi X DPR RI akan menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pembenahan beberapa tujuan wisata di Provinsi Sulsel. Kami juga minta pemda memperhatikan fasilitas akses menuju lokasi tujuan wisata,” katanya 

Anggota Komisi X Laila Istiana dari Fraksi PAN mengomentari, dengan kenaikan tiket masuk keTaman Nasional Bantimurung, ternyata tidak membawa perubahan apapun. Hal itu bisa dilihat saat Komisi X meninjau langsung kondisi di lapangan bahwa Taman Nasional ini memang tidak layak dari segi fasilitas umum sarana dan prasarana maupun infrastruktur.

Ia juga menyayangkan dukungan dari Pemerintah Daerah sangat kurang terutama terutama untuk promosi wisata bagi wisatawan mancanegara dan local.

Seusai mengunjungi Taman Nasional, tim Komisi X melanjutkan tinjauannya ke Koperasi i Syariah Pakkamase yang beranggotakan ibu-ibu rumahtangga yang antara lain memproduksi berbagai produk industri kreatiff yaitu kerajinan akrilik dan kain perca.

Menurut Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis Almasyhari  bahwa, koperasi ini dalam perjalanannya masih membutuhkan bantuan modal. Komisi X DPR berpandangan bahwa industri kreatif seperti ini patut untuk dikembangkan  karena mampu mendorong dan menggerakkan ibu-ibu rumahtangga untuk mengisi waktu luang dengan positif dan produktif.

"Bahwa dengan modal atau belanja barang Rp. 5.000.000 dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 6.000.000 dengan kata lain, keuntungan yang didapatkan sebesar 100% lebih dan kami sangat mensupport keberadaan koperasi ini dengan memberikan dana pinjaman melalui koperasi induk", kata Abdul Kharis. (hr), foto : eka hindra/hr.